Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Kunci Terwujudnya Pemerintahan Desa Yang Berintegritas

 12 Januari 2024   

Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan Badan Pesmusyawaratan Desa ( BPD ) melalui APB Desa secara rutin setiap tahun telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Nyuhtebel bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  ( DPMD ) maupun Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem. 

Di tahun 2023 pemerintah melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri turut mengambil langkah proaktif dalam meningkatkan kapasitas Aparatur Desa sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berintegritas.

Langkah ini menjadi esensial untuk memastikan bahwa setiap lapisan pemerintahan, terutama di tingkat desa, mampu menjalankan tugasnya dengan baik penuh integritas. Salah satu inisiatif utama adalah program pelatihan yang dirancang khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek sebagai berikut: 1). Pendalaman tentang kewenangan desa. 2) Kelembagaan desa. 3) Kerjasama desa. 4) Administrasi pemerintahan desa.  5) Laporan kepala desa. 6) Penyusunan RPJMDesa. 7) Penyusunan RKP Desa dan DU RKP Desa. 8) Penyusunan desain dan RAB. 9) Kebijakan pengelolaan keuangan desa. 10) Pencegahan tindak pidana korupsi keuangan desa. 11) Pengertian dan penyusunan peraturan desa. 12)Kaidah penyusunan naskah peraturan di desa. 13) Kebijakan kelembagaan PKK. 14) Kebijakan kelembagaan Posyandu.    15) Pendirian dan pengembangan BUMDesa. 16) Peningkatan PADesa melalui BUMDesa dan pengelolaan aset desa. 17) Kebijakan pengelolaan data dan informasi desa. 18) Pengumpulan dan publikasi data profil desa. 19) Pendayagunaan data dan informasi profil desa.

Hal diatas tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas teknis, tetapi juga untuk memperkuat pemahaman aparatur desa terhadap prinsip-prinsip integritas. Perbekel ( Drs. I Ketut Suadnya, MM ), Sekdes ( I Nengah Giri Gunadi, SE ), Ketua - TP PKK ( Ni Made Laba Artini, SH ) serta Ketua BPD Desa Nyuhtebel yang  diwakili oleh I Nengah Mastra  pada tanggal 9 sampai 12 Oktober 2023 mengikuti peningkatan kapasitas bagi aparatur desa yang di fasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Bali, bertempat di Hotel Aston Denpasar.

Selain pelatihan, pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi informasi dalam administrasi desa. Sistem informasi yang terintegrasi membantu mempercepat proses administratif, mengurangi peluang terjadinya praktik-praktik korupsi, dan memberikan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Keberlanjutan digitalisasi ini menjadi landasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efisien dan terpercaya.

Pentingnya nilai-nilai integritas ditekankan dalam seluruh proses pelatihan dan orientasi aparatur desa. Pemerintah berupaya membangun budaya organisasi yang menekankan pada kejujuran, akuntabilitas, dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Inisiatif ini tidak hanya melibatkan aparat pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pemberian masukan terkait kinerja pemerintah desa.

Peningkatan kapasitas juga melibatkan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan kebijakan terkait pemerintahan desa. Pemerintah secara aktif menyediakan panduan dan pembaruan regulasi agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan upaya ini, pemerintah bertekad untuk menciptakan lingkungan di mana aparatur desa tidak hanya berkompeten secara teknis tetapi juga teguh dalam menjunjung tinggi integritas. Melalui perpaduan pelatihan, teknologi, dan budaya organisasi yang berfokus pada integritas, diharapkan bahwa pemerintahan desa dapat menjadi contoh dalam memberdayakan dan melayani masyarakat dengan baik. (giri*)