Siltap dibawah UMR

 26 April 2026   

Di atas kertas, negara telah menetapkan standar kesejahteraan bagi perangkat desa—sebuah angka minimal yang seharusnya menjadi jaring pengaman, bukan sekadar simbol. Namun, realitas berubah ketika Pasal 90 ayat (5) hadir membawa “diskresi”.

Pasal ini memberi kewenangan kepada Bupati/Wali Kota untuk menyesuaikan—bahkan menurunkan—penghasilan tetap (siltap) perangkat desa di bawah standar minimal, dengan alasan klasik: kemampuan keuangan daerah. Di sinilah polemik mulai tumbuh.

Di satu sisi, aturan ini dianggap sebagai bentuk fleksibilitas fiskal. Pemerintah daerah diberi ruang untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi nyata anggaran. Hal ini tidak sepenuhnya keliru, karena pengelolaan keuangan desa memang menjadi bagian penting dalam sistem tata kelola yang diatur dalam PP tersebut.

Namun di sisi lain, pasal ini justru membuka celah ketidakpastian. Standar nasional yang sebelumnya menjadi pegangan kuat, kini terasa rapuh—mudah berubah tergantung situasi dan kebijakan lokal. Apa yang dulu disebut “minimal” berubah makna menjadi “opsional”.

Perangkat desa pun berada di posisi yang serba tidak pasti. Mereka mengemban tanggung jawab besar dalam pelayanan masyarakat, namun di saat yang sama harus menerima kemungkinan bahwa hak dasarnya bisa dikurangi dengan dalih keterbatasan anggaran.

Lebih jauh, kritik muncul dari berbagai kalangan yang melihat pasal ini sebagai bentuk “legalisasi penurunan kesejahteraan”. Ketika diskresi tidak diimbangi dengan pengawasan yang kuat, maka ia berpotensi menjadi alat pembenaran, bukan solusi.

Ironinya, di tengah dorongan reformasi tata kelola desa yang lebih transparan dan profesional, justru muncul pasal yang dinilai melemahkan kepastian hak aparatur desa. Ini menciptakan kontradiksi: antara semangat peningkatan kualitas pemerintahan desa dengan realitas kesejahteraan pelaksananya.

Pada akhirnya, Pasal 90 ayat (5) bukan sekadar aturan teknis. Ia menjadi cermin tarik-menarik antara idealisme kebijakan nasional dan realitas fiskal daerah.