Kesejahteraan Perangkat Desa

 27 Februari 2026   

Perangkat Desa: Ujung Tombak Negara yang Terpinggirkan dalam Sistem Kesejahteraan Publik

Dalam arsitektur pemerintahan Indonesia, desa menempati posisi fundamental sebagai unit pemerintahan terdekat dengan warga. Namun terdapat paradoks serius: aktor utama yang menjalankan fungsi negara di tingkat paling bawah—perangkat desa—justru berada dalam posisi kesejahteraan dan status kepegawaian yang ambigu.

Jika dibandingkan dengan (ASN) dan (P3K), perangkat desa menghadapi ketimpangan struktural yang tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan teknis administratif semata.

1. Beban Kerja Tinggi, Jam Kerja Tanpa Batas

Perangkat desa tidak bekerja dalam kerangka birokrasi formal dengan jam kerja 08.00–16.00. Mereka hidup di tengah masyarakat yang dilayani. Pelayanan administrasi, pengantar rujukan medis, pengurusan kematian, konflik sosial, hingga validasi bantuan sosial sering terjadi di luar jam kantor.

Dalam perspektif administrasi publik, perangkat desa menjalankan fungsi pelayanan langsung (direct public service) yang intens dan berbasis relasi sosial. Namun ironi muncul ketika intensitas kerja tersebut tidak dikonversi menjadi sistem kompensasi dan perlindungan sosial yang memadai.

2. Ketimpangan Penghasilan dan Proteksi Sosial

ASN memiliki:

Gaji pokok berbasis golongan

Tunjangan kinerja

Tunjangan keluarga

Skema pensiun

Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang sistematis

P3K setidaknya memiliki kepastian kontrak dan standar penggajian nasional.

Sementara perangkat desa:

Bergantung pada kemampuan fiskal desa

Tidak memiliki standar penghasilan nasional yang seragam

Tidak memiliki skema pensiun negara

Bergantung pada kebijakan lokal yang fluktuatif

Ketimpangan ini bukan sekadar perbedaan nominal, tetapi menunjukkan adanya hierarki kesejahteraan dalam sistem birokrasi yang kurang adil secara fungsional.

3. Bengkok: Solusi Tradisional yang Tidak Universal

Di beberapa daerah, perangkat desa memperoleh tanah bengkok sebagai tambahan penghasilan. Secara historis, mekanisme ini merupakan warisan tata kelola desa tradisional.

Namun dalam konteks tata kelola modern:

Tidak semua desa memiliki bengkok produktif

Tidak semua perangkat desa memperoleh hak yang sama

Nilai ekonominya sangat bergantung pada lokasi dan kesuburan lahan

Artinya, bengkok bukan solusi struktural nasional, melainkan mekanisme lokal yang tidak bisa dijadikan dasar kebijakan kesejahteraan modern.

4. Status Kepegawaian yang Ambigu

Secara hukum, perangkat desa memiliki legitimasi melalui regulasi desa. Namun mereka bukan bagian dari sistem ASN nasional. Konsekuensinya:

Tidak ada mobilitas karier lintas daerah

Tidak ada sistem kepangkatan nasional

Tidak ada perlindungan pensiun jangka panjang

Rentan terhadap dinamika politik lokal

Dalam teori kelembagaan, kondisi ini disebut sebagai institutional gap—kekosongan desain kelembagaan antara tanggung jawab publik yang tinggi dan perlindungan sistem yang rendah.

5. Problem Keadilan Struktural

Jika negara mendorong desa sebagai pusat pembangunan dan menyalurkan dana desa dalam jumlah besar, maka penguatan kapasitas dan kesejahteraan perangkat desa adalah prasyarat logis.

Ketika perangkat desa:

Mengelola administrasi kependudukan

Mengawal distribusi bantuan sosial

Mengawasi penggunaan dana desa

Menjadi mediator konflik sosial

Maka secara normatif, mereka menjalankan fungsi negara.

Namun secara kesejahteraan, mereka tidak sepenuhnya diperlakukan sebagai aparatur negara.

Inilah paradoks kebijakan publik yang perlu dikaji ulang.

Penutup: Reformulasi Kebijakan Dibutuhkan

Sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah melakukan reformulasi kebijakan yang mencakup:

Standarisasi penghasilan minimum nasional perangkat desa

Integrasi jaminan sosial dan hari tua

Kejelasan desain kelembagaan dalam sistem kepegawaian nasional

Perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap tekanan politik lokal

Desa adalah fondasi negara. Jika fondasi dibiarkan rapuh, maka bangunan besar bernama pembangunan nasional akan berdiri di atas ketimpangan.

Perangkat desa bukan sekadar pelengkap struktur birokrasi. Mereka adalah wajah negara yang pertama dan paling nyata bagi rakyat.